Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung rencana KPK memperketat pengawasan dana dan bantuan bagi wilayah terdampak bencana, khususnya di Nusa Tenggara Timur.
KPK disebut akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah melalui unsur Koordinasi dan Supervisi. Masyarakat juga diberi ruang untuk melaporkan dugaan penyelewengan bantuan.
Sahroni meminta seluruh dukungan untuk korban disalurkan secara tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Ia menekankan bahwa penyalahgunaan dana bencana merupakan kejahatan serius dengan ancaman pidana yang sangat berat.
Menurutnya, pencegahan dan koordinasi lintas lembaga perlu dilakukan sejak awal agar proses pemulihan tidak terganggu oleh penyimpangan.
Sumber: kumparanNEWS. Isi telah diparafrase.
Post a Comment
0 Comments